BANDUNG – Gedung DPRD Jawa Barat dikepung oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, Senin (15/6). Mereka turun ke jalan membawa enam tuntutan tajam yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Suara orasi menggema di kawasan DPRD Jabar sejak siang hingga sore. Spanduk-spanduk berisikan kritik pedas dibentangkan di sepanjang barisan demonstran.
Tuntutan pertama yang disuarakan dengan lantang adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis. Program itu dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak menyentuh akar masalah kemiskinan.
Tuntutan kedua, RUU TNI dan RUU Polri diminta untuk dicabut segera. Mahasiswa menilai dua rancangan undang-undang itu akan mengembalikan dwifungsi ABRI dan mengancam ruang demokrasi.
Tuntutan ketiga, Koperasi Desa Merah Putih didorong untuk dibubarkan. Koperasi yang digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan desa itu disebut tidak transparan dan rawan dikorupsi.
Tuntutan keempat, biaya perjalanan dinas pejabat ke luar negeri diminta untuk dipangkas habis. Mahasiswa menilai uang rakyat seharusnya tidak dihabiskan untuk perjalanan yang kerap tidak jelas hasilnya.
Tuntutan kelima, kebijakan yang mampu menstabilkan kondisi ekonomi nasional segera diwujudkan. Harga pangan yang melambung dan sulitnya lapangan kerja menjadi keluhan utama.
Tuntutan keenam, peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat luas dilakukan melalui program-program yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tidak ada bentrok berarti yang dilaporkan, meskipun ketegangan sempat terjadi saat mahasiswa mencoba mendekati pintu gerbang DPRD.
Perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pimpinan DPRD Jabar. Namun, hingga aksi bubar pada sore hari, belum ada pernyataan resmi dari DPRD maupun pemerintah mengenai tuntutan yang disampaikan.
Mahasiswa secara sukarela membubarkan diri setelah orasi terakhir disampaikan. Mereka berjanji akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutan tidak segera dipenuhi.
