BANDUNG – Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas yang berada di tengah jalan dikeluhkan warga, terutama karena potensi kemacetan dan keselamatan pengguna jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pengawasan dan koordinasi terus dilakukan agar gangguan tidak berkepanjangan.
Farhan menyatakan dampak kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan telah diperkirakan sebelumnya.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan, Sabtu (12/9).
Pengerjaan Rampung Dua Pekan, JPO Tidak Memungkinkan
Kemacetan dipastikan hanya sementara. Berdasarkan informasi yang diterima, pengerjaan halte diperkirakan rampung paling lama dua pekan.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta,” katanya.
Terkait desain halte tanpa jembatan penyeberangan orang (JPO), keterbatasan lebar jalan dan trotoar menjadi pertimbangan utama.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Aspek keselamatan tetap menjadi perhatian, terutama bagi penyandang disabilitas. Farhan juga intens berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas.
Sosialisasi dan Antisipasi Kemacetan
Minimnya informasi menjadi salah satu keluhan warga. Pengelola BRT diminta meningkatkan sosialisasi secara lebih masif.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT,” ujarnya.
Antisipasi kemacetan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui pengaturan lalu lintas maksimal selama pembangunan, dengan petugas ditempatkan pada titik-titik rawan kepadatan sejak pagi hingga malam.
Secara keseluruhan, terdapat 28 halte yang berada di koridor utama BRT atau di tengah jalan.