BANDUNG – Kinerja perekonomian Jawa Barat pada 2026 menunjukkan hasil positif. Hingga 30 September 2026, APBN regional Jawa Barat mencatat surplus Rp18,12 triliun, ditopang pendapatan negara Rp105,21 triliun dan belanja negara Rp87,09 triliun. Ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan (yoy) dan 2,25 persen secara kuartalan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menyatakan APBN berperan menjaga aktivitas ekonomi, mendukung agenda pembangunan prioritas, serta melindungi daya beli masyarakat.
“Pengelolaan pendapatan dan belanja yang efektif diharapkan mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fahma dalam paparan kinerja APBN di GKN Bandung, Senin (19/10).
Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pendapatan negara di Jawa Barat tercapai 65,58 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi 76,98 persen dari pagu Rp113,13 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp99,26 triliun atau tumbuh 2,78 persen, terdiri atas pajak Rp77,24 triliun (tumbuh 3,65 persen) serta kepabeanan dan cukai Rp22 triliun (terkontraksi 0,16 persen).
Pertumbuhan pajak didukung sektor transportasi dan pergudangan 21,40 persen, aktivitas profesional 20,50 persen, perdagangan 17,40 persen, real estat 16,40 persen, serta karyawan dan pensiunan 14,66 persen. Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan Rp35,79 triliun atau 46,32 persen, meski terkontraksi 5,01 persen.
Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jabar, Finari Manan, menyebut penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp22 triliun. Capaian itu ditopang Cukai Hasil Tembakau yang tumbuh 0,19 persen atau Rp41,19 miliar, seiring kenaikan produksi Sigaret Kretek Mesin Golongan I sebesar 12,15 persen.
Dari sisi belanja, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp34,83 triliun atau tumbuh 28,32 persen. Belanja modal mencapai Rp4,07 triliun atau tumbuh 82,52 persen. Sebaliknya, transfer ke daerah dan dana desa terkontraksi 12,75 persen. Dana Desa tercatat Rp1,85 triliun atau 96,91 persen dari pagu, turun 68,24 persen.
Dukungan Pembiayaan dan Program Prioritas
Penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp30,26 triliun kepada 468,74 ribu debitur, sedangkan Kredit Ultra Mikro tersalurkan Rp1,78 triliun kepada 307,1 ribu debitur. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 SPPG di 27 kabupaten/kota dengan realisasi anggaran Rp36,75 triliun. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai Rp4,85 triliun untuk 38.508 unit rumah dengan 1.263 pengembang.
Inflasi dan Indikator Sosial
Inflasi Jawa Barat pada September 2026 tercatat 3,16 persen secara tahunan dengan IHK 112,46. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung 3,35 persen dan terendah di Kota Sukabumi 2,75 persen. Komoditas penyumbang inflasi terbesar meliputi emas perhiasan, bensin, beras, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Neraca perdagangan Jawa Barat mencatat surplus US$2,75 miliar pada Agustus 2026, dengan ekspor US$3,77 miliar dan impor US$1,02 miliar. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, surplus mencapai US$19,38 miliar. Nilai Tukar Petani naik 0,99 persen menjadi 120,54.
Meski sejumlah indikator positif, tantangan ketenagakerjaan dan pemerataan kesejahteraan masih perlu perhatian. Pada Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 6,61 persen. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa, dengan Gini Ratio 0,413. Pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja, penguatan daya beli, dan pemerataan manfaat pembangunan.
