Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah warga yang dapat ditanggung melalui skema pembiayaan pemerintah pada 2027.
Dengan kondisi anggaran yang tersedia, jumlah masyarakat yang diperkirakan dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui pembiayaan pemerintah daerah pada tahun mendatang mencapai sekitar 162 ribu jiwa.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon dalam menyusun program kerja dan anggaran tahun 2027.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM., MKes., mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp74 miliar untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon yang membahas rencana kerja dan anggaran Dinkes Kabupaten Cirebon tahun 2027, Senin (2/11/2026).
Enny menjelaskan, terdapat lima program prioritas yang menjadi fokus Dinkes Kabupaten Cirebon pada tahun mendatang. Sejumlah program tersebut diselaraskan dengan agenda strategis pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dari lima program prioritas tersebut, tiga fokus utama yang menjadi perhatian meliputi percepatan penurunan angka stunting, penanganan penyakit tuberkulosis (TBC), serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
Menurut Enny, pembiayaan jaminan kesehatan menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat terus berkembang, sementara kapasitas anggaran daerah memiliki keterbatasan.
“Untuk mendukung program itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp74 miliar untuk jaminan kesehatan,” ujar Enny.
Alokasi tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok kurang mampu.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan anggaran agar program prioritas kesehatan tetap berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
