Bandung Barat,- Tahun pertama implementasi visi “Bandung Barat AMANAH” menunjukkan capaian yang menggembirakan. Hal itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Jeje Ritchie Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (4/3/2026).
Penyampaian LKPJ tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. Dalam laporan tersebut, kondisi ekonomi makro Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepanjang 2025 tercatat tumbuh positif dan stabil.
Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,94 persen. Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku naik dari Rp61,236 triliun pada 2024 menjadi Rp65,914 triliun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi daerah serta bertambahnya kapasitas produksi dan nilai tambah di berbagai sektor.
Dari sisi stabilitas harga, tingkat inflasi pada akhir 2025 tercatat 2,13 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 1,46 persen pada 2024. Meski demikian, inflasi masih berada dalam rentang terkendali dan menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Perbaikan juga terlihat pada distribusi pendapatan masyarakat. Rasio gini turun signifikan dari 0,400 poin pada 2024 menjadi 0,364 poin pada 2025, menandakan ketimpangan pendapatan semakin mengecil. Tingkat kemiskinan pun menurun menjadi 9,87 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 6,60 persen.
“Ini bukti bahwa intervensi sosial dan penguatan ekonomi rakyat berjalan efektif,” ujar Bupati Jeje dalam rapat paripurna.
Dari aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KBB meningkat menjadi 71,65 poin. Umur harapan hidup mencapai 75,44 tahun, harapan lama sekolah 12,26 tahun, serta rata-rata lama sekolah 8,34 tahun bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan capaian positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,39 triliun, dengan belanja sebesar Rp3,27 triliun, sehingga menghasilkan surplus APBD sebesar Rp127,39 miliar. Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 sebesar Rp78,23 miliar dimanfaatkan secara optimal dalam pembiayaan pembangunan.
Di sektor infrastruktur, sepanjang 2025 pemerintah daerah menangani jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer. Hasilnya, 78,80 persen jalan kabupaten kini berada dalam kondisi mantap. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga terealisasi hingga 98,50 persen, disertai perbaikan indikator kesehatan seperti penurunan angka kematian bayi dan ibu yang melampaui target.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi dan fungsi pengawasan yang dijalankan secara konstruktif selama tahun anggaran 2025.
Dokumen LKPJ ini disebut sebagai refleksi capaian kinerja sekaligus fondasi awal dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan ke depan. Dengan kolaborasi eksekutif dan legislatif sebagai pijakan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis dapat terus mendorong pembangunan yang agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis.
“Kita akan terus memperkuat kolaborasi untuk membawa Bandung Barat menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.
