BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan kebijakan work from home (WFH) setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikannya usai silaturahmi dengan pegawai Pemprov Jabar dan para kepala daerah se Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Menurut KDM, efektivitas birokrasi tidak diukur dari kehadiran fisik aparatur sipil negara (ASN) di kantor, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar KDM.
Di hadapan para pegawai dan kepala daerah, KDM juga menyoroti ketimpangan struktur birokrasi. Ia menilai jumlah jabatan struktural terlalu dominan dibandingkan tenaga teknis yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” tegasnya.
Ke depan, KDM berkomitmen memperbanyak sumber daya manusia di lini teknis guna memperkuat pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam momentum konsolidasi tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai serta memaparkan sejumlah agenda strategis pemerintah daerah, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
