BANDUNG – Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung terus diperkuat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Organisasi Berbasis Komunitas (OBK). Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan pencegahan, deteksi dini, pendampingan, serta penguatan dukungan bagi Orang dengan HIV (ODHIV), Jumat (19/6).
Peran OMS yang bergerak di bidang HIV/AIDS dinilai sangat strategis. Organisasi tersebut menjadi garda terdepan dalam menemukan kasus baru, melakukan pendampingan terhadap ODHIV, serta menjembatani akses masyarakat ke layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Keberadaan organisasi itu turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penanganan HIV/AIDS secara menyeluruh.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran masyarakat, penerapan mekanisme social contracting atau kontrak sosial antara pemerintah dan OMS terus didorong oleh Pemkot Bandung. Skema ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil terlibat secara lebih formal dalam pelaksanaan program-program penanggulangan HIV yang didukung pemerintah daerah.
Komitmen tersebut terlihat pada tahun 2025 ketika OMS dan OBK bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung menggelar berbagai forum diskusi. Isu-isu prioritas penanggulangan HIV dirumuskan dalam forum tersebut untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Beberapa usulan yang dibahas meliputi deteksi dini HIV bagi populasi kunci, penguatan peran Warga Peduli AIDS (WPA), serta sosialisasi dan edukasi HIV kepada masyarakat.
Melalui forum tersebut, pertukaran gagasan antara OMS dan pemerintah tidak hanya dilakukan, tetapi langkah konkret juga disusun agar program penanggulangan HIV/AIDS dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kolaborasi ini dinilai sebagai contoh praktik baik yang menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak.
Di tingkat implementasi, kerja sama melalui skema kontrak sosial mulai dijalankan di berbagai sektor. Kerja sama dilakukan oleh LSM PKBI Kota Bandung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam berbagai kegiatan penanggulangan HIV. Selain itu, kerja sama juga dijalin oleh Grapiks Kota Bandung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Female dengan Kementerian Sosial, serta Rumah Cemara dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dukungan juga diberikan melalui kerja sama komunitas dengan Baznas Kota Bandung untuk memperluas jangkauan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
Penanggulangan HIV/AIDS dinyatakan sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Melalui kemitraan yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, fasilitas layanan kesehatan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan HIV/AIDS terus diperkuat, kualitas hidup ODHIV ditingkatkan, serta akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan terus diperluas. Komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri peringatan Hari AIDS Sedunia Kota Bandung pada Desember 2025 lalu. Menurutnya,
