BANDUNG,– Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan fokus program perumahan tahun ini adalah penyediaan rumah susun bersubsidi secara masif bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Barat untuk sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Kantor Gubernur Bale Pakuan, Bandung, Kamis (22/1).
“Tahun 2026, fokus kementerian perumahan yang telah saya sampaikan kepada Presiden Prabowo adalah menyiapkan rumah susun subsidi rakyat Indonesia untuk MBR di perkotaan secara masif,” tegas Menteri Sirait dalam acara yang dihadiri Gubernur Jawa Barat serta 300 pelaku usaha dari sektor properti dan UMKM.
Langkah awal implementasi program tersebut, menurut Sirait, akan dimulai dari Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi. Ia menyebut telah melakukan peninjauan langsung ekosistem di kawasan Meikarta yang disiapkan untuk proyek percontohan.
“Saya sudah datang ke lokasi rumah susun yang sudah disiapkan. Ke kawasan industri itu paling lama 10 menit naik motor. Saya juga cek sekolah, rumah sakit yang melayani BPJS, pasar, dan tempat ibadah. Semua akses dalam radius 10-13 menit. Ini akan menjadi rumah subsidi untuk rakyat kecil, tetapi dengan fasilitas komersial yang baik,” paparnya, seraya menekankan komitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, rakyat, dan dunia usaha.
Lebih lanjut, Menteri Sirait mengakui tantangan utama di perkotaan adalah harga tanah yang mahal dan ketersediaannya yang terbatas. Oleh karena itu, solusi vertikal melalui rumah susun dipandang sebagai jawaban yang tepat.
Untuk mempercepat realisasi program dan mendukung pelaku usaha, pemerintah gencar menyosialisasikan KUR Perumahan. Pertemuan di Bandung menargetkan 166 peserta dari 300 yang hadir (terdiri dari pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM) untuk menandatangani komitmen pengajuan transaksi dengan nilai total hingga Rp110 miliar.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh jajaran eselon I Kementerian PKP, perwakilan Bank BTN, Bank BJB, serta asosiasi pengembang. Menteri Sirait menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan dan peningkatan kualitas hunian bagi rakyat.
