BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan terhadap perusahaan di berbagai sektor usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak pekerja, Jumat (17/7).

Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pembinaan lapangan diperluas. Temuan indikasi pelanggaran akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.

Pendekatan Preventif Diutamakan

Bupati Bandung Barat Bentuk Satgas Berantas Mafia Jabatan

Disnaker Bandung Barat mengedepankan langkah preventif melalui pembinaan langsung ke perusahaan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jeje Ritchie Ismail. Pendekatan ini bertujuan mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

Berbagai Aspek Diperiksa

Pembinaan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap

Pemkot Bandung Perketat Pengamanan, Patroli Gabungan dan Command Center Diaktifkan 24 Jam

– Status hubungan kerja

– Sistem pengupahan dan jam kerja

– Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

– Perlindungan tenaga kerja

– Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Masih Jadi Tantangan

Data Disnaker menunjukkan baru 58 persen pekerja penerima upah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ribuan pekerja berpotensi belum mendapat jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau risiko ketenagakerjaan lainnya.

Surat edaran Bupati tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah diterbitkan untuk memperkuat kepatuhan perusahaan.

Industri Tambang dan Batu Kapur Jadi Perhatian

Kabupaten Bandung Barat memiliki 17 perusahaan tambang aktif dan 45 industri pengolahan batu kapur skala kecil hingga menengah. Ribuan pekerja menggantungkan hidup pada sektor ini, sehingga perlindungan ketenagakerjaan menjadi prioritas.

Kewenangan Penindakan di Tingkat Provinsi

Disnaker tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi. Temuan pelanggaran akan dilaporkan ke Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 untuk tindakan lanjut.

Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan iklim usaha yang sehat di Bandung Barat.