BANDUNG – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Hal ini disampaikannya saat membuka Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kota Bandung, Rabu (22/7).
Pendidikan bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” ini diikuti oleh 20 peserta dari alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), alumni P2P, unsur masyarakat, organisasi, dan mahasiswa.
Apresiasi untuk Pengawas Partisipatif
Erwin mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah strategis mencetak kader pengawas berintegritas.
“Pendidikan pengawas partisipatif akan melahirkan pengawas-pengawas baru yang memiliki integritas serta meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal proses demokrasi,” ujar Erwin.
Menurutnya, kualitas demokrasi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pengurus RW, ormas, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa.
Dorong Pengawasan dan Literasi Demokrasi
Erwin meminta peserta menjadi agen literasi demokrasi yang mampu menangkal informasi menyesatkan dan mengedukasi masyarakat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
“Jadilah agen literasi di lingkungan masing-masing. Sebarkan semangat demokrasi, tangkal informasi yang menyesatkan, dan ajak masyarakat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab,” pesannya.
Ia juga memastikan Pemkot Bandung akan terus bersinergi dengan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Program Prioritas Bawaslu
Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kota Bandung, Hazmi Nawawi Sofian, menjelaskan P2P merupakan program prioritas Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas kader pengawas partisipatif.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Bawaslu tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Selama pelaksanaan, peserta mengikuti pre-test, pendalaman materi, diskusi interaktif, hingga post-test.
“Semoga P2P Tahun 2026 ini mampu melahirkan kader-kader pengawas yang aktif, berfungsi, dan bergerak dalam memperkuat demokrasi menuju Pemilu 2029 yang bermartabat,” tutup Hazmi.
