CIMAHI – Sebuah program pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Kota Cimahi terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan World Bank.
Kunjungan kerja dari Central Project Implementation Unit (CPIU), Central Project Management Unit (CPMU), serta tim World Bank digelar di Kota Cimahi, Senin (20/5/2026). Kegiatan yang disebut Implementation Support Mission (ISM) dari Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) itu diawali dengan audiensi di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong.
Evaluasi dan Penguatan Program
Program ISWMP sendiri sedang dievaluasi sekaligus diperkuat pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Cimahi bersama pemerintah pusat dan World Bank. Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, tim pendamping ISWMP, serta jajaran Pemerintah Kota Cimahi.
Apresiasi kepada pemerintah pusat dan World Bank disampaikan oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, atas dukungan yang diberikan melalui Program ISWMP. Dukungan tersebut dinilai sangat penting dalam membantu Kota Cimahi memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kunjungan itu disebut oleh Ngatiyana sebagai momen strategis untuk mempererat kolaborasi lintas sektor. Persoalan sampah di perkotaan, terutama dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang sudah melebihi kapasitas, dinilainya sebagai tantangan berat yang perlu dipercepat penyelesaiannya.
Kebijakan Zero to TPA Diterapkan
Kebijakan Zero to TPA terus didorong secara konsisten oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sebelum sampah sampai ke tempat pembuangan akhir menjadi fokus utama kebijakan tersebut. Seluruh unsur masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini.
Di tingkat hulu, masyarakat diberdayakan melalui kebijakan Hari Organik dan Hari Anorganik. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) juga digerakkan untuk membina pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Dari sisi teknis operasional, TPST Santiong dan beberapa TPS 3R di berbagai wilayah telah dioperasikan oleh Kota Cimahi. Kapasitas TPS eksisting juga terus ditingkatkan demi mengoptimalkan efektivitas pengolahan sampah.
Kapasitas TPST Akan Ditambah
Kesiapan mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah disampaikan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam forum tersebut. Kapasitas TPST Santiong ditargetkan menjadi 85 ton per hari, sementara TPST Lebaksaat ditargetkan sebesar 10 ton per hari.
Optimalisasi ini akan ditopang dengan penambahan mesin pengolahan baru. Penambahan mesin tersebut direncanakan akan terealisasi pada pertengahan tahun ini.
“TPST Santiong dan Lebaksaat selama ini masih dalam tahap uji coba dan evaluasi. Ke depan akan dilakukan peningkatan kapasitas dan penyempurnaan fasilitas agar operasional pengolahan sampah bisa berjalan lebih maksimal,” kata Ngatiyana.
Pengolahan Skala Kecil dan Peran Masyarakat Digenjot
Peningkatan pengolahan sampah berbasis kawasan juga direncanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Mesin pengolahan skala kecil akan disediakan di sejumlah wilayah untuk mempercepat target pengurangan sampah yang masuk ke TPA.
“Target kami jelas, yaitu mengurangi sampah semaksimal mungkin sebelum dibuang ke TPA. Karena itu, kami terus mendorong pengolahan sampah dari tingkat wilayah hingga kota,” tambahnya.
Peran masyarakat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan turut ditekankan oleh Ngatiyana. Warga diajak membiasakan memilah sampah sejak dari rumah agar proses pengolahan berlangsung lebih efektif.
Dukungan Sarana dan Penguatan Kelembagaan
Dukungan berupa penguatan sarana operasional juga diterima oleh Kota Cimahi melalui Program ISWMP. Kendaraan pengangkut sampah, mobil pikap, hingga motor sampah akan digunakan untuk menunjang operasional pengelolaan sampah di lapangan.
Penguatan kelembagaan tidak luput dari perhatian. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterapkan pada UPTD Pelayanan Persampahan, sementara regulasi terkait pengelolaan sampah dan retribusi daerah terus diperkuat.
Kegiatan Implementation Support Mission ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi dan dialog bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan. Seluruh infrastruktur serta sistem pengelolaan sampah yang dibangun diharapkan dapat berjalan optimal, efektif, dan berkelanjutan.
Target pengurangan sampah dan kebijakan Zero to TPA diyakini oleh Pemerintah Kota Cimahi dapat tercapai secara bertahap melalui kolaborasi tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi upaya konkret dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
