BANDUNG – Komisi IV DPRD Kota Bandung memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tepat sasaran setelah banyak warga kurang mampu kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat pembaruan data, Kamis (2/4/2026).

Rapat kerja lintas sektor yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung itu menghadirkan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta seluruh camat dan lurah se Kota Bandung.

Persoalan utama yang dibahas adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di awal tahun seiring pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Warga yang sebelumnya masuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kini dialihstatus ke luar desil 1-5.

350 Personel Diterjunkan dengan 100 Kendaraan, Sasaran Antisipasi Gangguan Selama Libur Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menegaskan verifikasi warga penerima bantuan harus lebih cermat.

“Kalau data sudah kaku, tidak ada lagi yang bisa kami bantu di desil 6 sampai 10. Padahal faktanya kemiskinan secara kualitas meningkat. Bisa saja dia masuk desil 6 atau 7, tetapi di lapangan masih tidak mampu. Apalagi untuk biaya operasi,” ujarnya.

DPRD mengingatkan program beranggaran hampir Rp300 miliar itu harus menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.

Kelainan Darah Sering Tanpa Gejala, Pemeriksaan Rutin Disebut Kunci Deteksi Dini

“Jangan sampai ada warga Bandung yang sakit lalu tidak terlayani,” tegas Iman.

Sekretaris Komisi IV, Maya Himawati, meminta tim verifikasi turun ke lapangan karena masih banyak keluhan warga soal penetapan desil.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Soni Daniswara yang juga seorang ketua RW menyoroti margin of error pendataan sebesar 15,8 persen. Ia membutuhkan kerja sama camat, lurah, dan aparat kewilayahan.

Heri Hermawan mengingatkan agar pembaruan sistem tidak melunturkan kemudahan akses yang dulu hanya butuh KTP Kota Bandung.

Aswan Asep Wawan mendorong percepatan layanan kependudukan. Ia mencontohkan warga Ujungberung yang KTP-nya masih Garut sehingga kesulitan saat sakit.

Elton Agus Marjan menerima aspirasi warga desil 10 di pinggiran Kali Cikapundung yang kepala keluarganya bekerja sebagai satpam. Meski masuk desil tinggi, secara faktual mereka layak dibantu.

Deni Nursani meminta rumah sakit sigap membantu warga mencari tempat perawatan jika ruang rujukan penuh, karena tidak semua warga melek teknologi.

Komisi IV berharap ke depan tidak ada lagi warga yang kehilangan hak layanan kesehatan akibat kendala administrasi dan data tidak akurat.