Bandung – Koalisi LSM Patriot Berintegritas dan Berwawasan Indonesia (PBBI) dan Pandawa Lima secara terang-terangan menuding adanya praktik “mafia anggaran” di tubuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Provinsi Jawa Barat. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) menyusul temuan dua dugaan kasus korupsi dengan total kerugian negara Rp32,7 miliar yang dinilai merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan.
“Kami meminta Kejati Jabar turun tangan langsung. Bukti sudah kami serahkan, kini saatnya tindakan nyata. OTT terhadap oknum di Distanhorti, termasuk yang bertanggung jawab, adalah satu-satunya cara menghentikan kebocoran anggaran yang sudah sistemik,” geram Agus Satria, Juru Bicara Aksi, dalam demonstrasi di depan Kantor Distanhorti Jabar di Jalan Surapati No. 71, Bandung, Rabu (4/1).
Dua fokus penuntutan mereka adalah:
- Dugaan korupsi dana program pertanian senilai Rp31 miliar di lingkungan Distanhorti Jabar, yang dipimpin oleh Ir. Dadan Hidayat, M.Si. Koalisi menilai ini adalah skema korupsi berjamaah yang harus dibongkar hingga ke level pimpinan. “Kami menuntut pertanggungjawaban Kepala Dinas, Jangan hanya staf yang menjadi kambing hitam. Kami ingin tahu di mana uang Rp31 miliar untuk petani itu mengendap,” tegas Agus.
- Dugaan penggelapan dana honorium penyuluh pertanian tahun 2024 sebesar Rp1,7 miliar. Kasus ini disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan pertanian. “Bendahara dengan inisial A harus dijadikan tersangka. Ini bukan salah hitung, ini perampokan hak hidup penyuluh dan pengkhianatan terhadap petani kecil,” tambahnya.
Koalisi menyatakan, berkas laporan mereka terkatung-katung di Kejaksaan tanpa kejelasan. Mereka memberikan waktu 1×24 jam bagi Kejati Jabar untuk menindaklanjuti dengan langkah hukum konkret, termasuk OTT.
“Jika tidak ada perkembangan, kami akan eskalasi ke tingkat nasional dan menggelar aksi pendudukan di Gedung Sate serta DPRD Jabar. Diamnya penegak hukum adalah persetujuan terhadap korupsi yang membunuh masa depan pangan Jawa Barat,” ancam Agus.
Tuntutan akhir mereka adalah penangkapan segera para tersangka, pengembalian kerugian negara, perlindungan bagi penyuluh dan petani, serta audit menyeluruh terhadap seluruh anggaran Distanhorti Jabar. Mereka berjanji tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan ditegakkan untuk petani dan penyuluh yang menjadi korban.
