NGAMPRAH, – Memasuki masa pemulihan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat evaluasi dan perencanaan aksi pemulihan. Dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), rapat yang berlangsung Kamis (19/2/2026) ini menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait.
Pembahasan utama difokuskan pada rumusan langkah strategis pascamusibah yang terjadi pada Sabtu dini hari, 24 Januari 2026 lalu di Desa Pasirlangu dan sekitarnya. Dalam agenda tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memaparkan data terbaru penanganan bencana. Berdasarkan rekapitulasi hingga 10 Februari 2026, total warga terdampak mencapai 158 jiwa. Dari jumlah tersebut, 78 orang dinyatakan selamat, sementara 80 orang sempat dilaporkan hilang. Hingga kini, tim gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 62 jenazah korban.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Setda KBB, Duddy Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya telah hadir sejak awal tragedi. Ia merincikan berbagai upaya yang telah dilakukan selama masa tanggap darurat, mulai dari evakuasi korban, pendirian posko pengungsian dan kesehatan, hingga pendistribusian logistik untuk para penyintas.
Memasuki fase pemulihan, Kepala Bappelitbangda KBB, R. Eriska Hendrayana, memaparkan dua prioritas utama yang akan segera dieksekusi pemerintah daerah. “Langkah konkrit pertama adalah normalisasi sistem pendidikan. Kami pastikan anak-anak di wilayah terdampak tidak putus akses belajar dan segera mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” ujar Eriska.
“Kedua, relokasi hunian bagi warga yang rumahnya hancur atau berada di zona rawan bencana. Proses ini akan segera dimulai dengan penyediaan dan pematangan lahan yang aman,” tegasnya.
Selain dua fokus utama tersebut, rapat juga memastikan keberlanjutan penanganan lintas sektoral. Pemulihan kesehatan mental melalui trauma healing, serta perbaikan sektor ekonomi masyarakat khususnya lahan pertanian dan peternakan yang terdampak, turut menjadi agenda yang tak luput dari perhatian.
Eriska menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik. “Kami ingin memastikan seluruh pengerahan sumber daya dan penyaluran bantuan berjalan transparan, maksimal, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menutup rapat, ia kembali mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. “Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap masyarakat Cisarua dapat lekas pulih dan bangkit, membangun lingkungan yang lebih baik serta lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan,” pungkas Eriska.
