KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan di tingkat desa. Sebaliknya, kondisi tersebut harus memicu kreativitas dan ketepatan dalam menetapkan skala prioritas.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama DPD dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Bale Pakuan, Bandung.
“Provinsi Jabar juga sama, memiliki keterbatasan anggaran karena pengurangan dana bagi hasil dari pusat. Walaupun memiliki keterbatasan pembiayaan, kami akan membangun desa-desa, terutama infrastruktur. Dan akan dimulai dari tahun ini dan tahun ke depan,” ujar Dedi, yang akrab disapa KDM.
Ia mengakui adanya kecemasan di kalangan kepala desa dan lurah bahwa penurunan anggaran akan berimbas pada menurunnya kualitas pembangunan. Untuk menjawab kekhawatiran itu, Pemprov Jabar berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur desa.
“Tadi sudah saya sampaikan bahwa Pemprov Jabar berkomitmen akan mendorong pembangunan infrastruktur desa. Karena kan yang menjadi kecemasan mereka, seiring dengan menurunnya anggaran untuk desa, kualitas dan kuantitas pembangunan di desa menjadi menurun,” jelas KDM.
Selain bantuan pembiayaan infrastruktur, Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan terus memberikan penghargaan berbentuk uang tunai miliaran rupiah bagi desa dan kelurahan berprestasi setiap tahun. Mekanisme ini diharapkan menjadi insentif dan memacu masyarakat desa untuk berinovasi.
“Selain juara tingkat provinsi, nanti kabupaten dan kota juga akan mengadakan lomba serupa dengan hadiah tingkat kecamatan sebesar Rp200 juta, kan lumayan dapat menjadi insentif tambahan,” tambahnya.
Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi, menyebutkan bahwa penghargaan telah diberikan melalui Anugerah Gapura Sri Baduga (AGSB) 2025. Desa Pangauban (Kabupaten Garut) meraih juara pertama dengan hadiah Rp9 miliar, disusul Desa Cibiru Wetan (Bandung) Rp7 miliar, dan Desa Gunung Putri (Bogor) Rp6 miliar.
Pada kategori kelurahan, Sindangrasa (Ciamis) menjadi juara pertama, diikuti Cibeber (Kota Cimahi) dan Pasawahan (Bandung).
Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian atas inovasi administrasi digital, kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengelolaan lingkungan yang baik, sebagai wujud komitmen desa dalam pembangunan dan pelayanan publik.
