Bandung Barat,-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 digelar pada Selasa, 31 Maret 2026, di Kantor DPRD KBB.
Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, anggota panitia khusus (pansus), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun anggaran 2025. Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Secara umum, kinerja makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat, meski dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan rasio gini mengalami penurunan, menandakan arah pembangunan yang semakin inklusif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga telah memenuhi target dan menjadi modal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah indikator strategis yang belum tercapai, serta kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai perlu ditingkatkan.
DPRD merekomendasikan penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data, pemanfaatan hasil penelitian, serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara terarah.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 98,58 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercapai sesuai target. Meski demikian, DPRD mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah ke depan.
Namun di balik jalannya rapat yang sarat agenda strategis, perhatian publik justru tertuju pada sikap sejumlah anggota DPRD. Saat pembacaan LKPJ berlangsung, mayoritas anggota dewan yang hadir terlihat tidak fokus dan sibuk memainkan gadget masing-masing.
Tak hanya itu, tiga anggota panitia khusus dilaporkan sempat meninggalkan ruang sidang saat Ketua Pansus 8, Jajang Sukmahari, tengah membacakan laporan.
Kondisi ini memicu sorotan tajam publik, mengingat rapat paripurna merupakan forum resmi dan krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat terkait sikap sejumlah anggotanya tersebut.
