Bandung,– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadikan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam pernyataannya di Pendopo Kota Bandung.
Farhan menyebut bahwa tantangan paling utama dalam memimpin Kota Bandung adalah persoalan tata kelola, baik dalam pemerintahan maupun pengelolaan kota secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai permasalahan di Bandung tidak dapat diselesaikan tanpa pembenahan tata kelola yang menyeluruh dan konsisten.
“Tantangan paling utama tetap masalah tata kelola. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola kota secara keseluruhan,” ujar Farhan.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Farhan mengaku fokus meletakkan dasar-dasar pembangunan jangka panjang agar visi Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis dapat terus berlanjut. Melalui program Siskamling Siaga Bencana, ia mengaku mendapatkan gambaran langsung mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menemukan solusi yang sesuai.
“Banyak masalah itu sebenarnya sudah punya jalan keluar,” tambahnya.
Dalam memperkuat tata kelola, Farhan menekankan prinsip tiga P: pantas, patut, dan patuh. Setiap kebijakan harus memenuhi ketiga prinsip tersebut, termasuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Ia juga menegaskan pentingnya sikap terbuka pemerintah dalam menyampaikan kondisi kota, termasuk berbagai persoalan yang masih harus dibenahi. Menurutnya, keterbukaan ini membantu pemerintah melihat hal-hal yang sebelumnya menjadi “blind spot” dan mendapatkan masukan dari para ahli maupun masyarakat.
Meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Farhan menyatakan bahwa capaian pembangunan selama satu tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Fokus utama, kata dia, tetap pada kepentingan warga dan keberlanjutan pembangunan Kota Bandung.
